Pemkab Carikan Solusi Pembayaran Gaji
Legislator Rohil Desak Pemkab Carikan Solusi Pembayaran Gaji Honorer

Senin, 09 Januari 2017 - 08:14:47 WIB


 wartariau.com, ROHIL - Ketua Komisi A DPRD Rokan Hilir Provinsi Riau, Abu Khoiri meminta kepada pemerintah setempat untuk dapat mencarikan solusi atas persoalan belum dibayarkannya gaji honorer pada 2016 lalu.

"Kami minta persoalan ini segera ditanggulangi secepatnya," kata Ketua Komisi A DPRD Rohil, Abu Khoiri di Bagansiapiapi, Minggu.

Seperti diketahui para honorer di daerah itu tidak mendapatkan pembayaran gaji untuk waktu dua bulan terakhir dengan alasan kondisi keuangan.

Bahkan sebelumnya Sekretaris Daerah Rokan Hilir, Surya Arfan mengatakan telah mengutus bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) setempat untuk menyampaikan hal itu kepada pihak BPK, agar diperoleh jalan penyelesaian terbaik.

Kendati begitu Abu Khoiri menuturkan dirinya dapat memahami persoalan defisit anggaran yang terjadi pada saat ini memang cukup memprihatinkan.

Kalangan DPRD, kata dia memaklumi kondisi soal defisit anggaran yang dihadapi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk dapat mengimbangi kekurangan anggaran yang ada.

"Memang informasi yang kami peroleh uang itu tidak ada, kosong. Pusat belum mengirimkan dana anggaran triwulan ke IV tahun lalu untuk Rohil," katanya.

Adapun total dana yang belum dikirim itu sekitar Rp205 miliar. Akibat penundaan itu berpengaruh pada belum dibayarkannya honor bagi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Rohil tersebut.

"Gaji honorer banyak yang tidak dibayarkan, tunjangan juga ditunda. Kalau dananya masuk kami minta untuk secepatnya dibayarkan," harap Abu Khoiri, seperti dimuat Antarariau.

Dengan kebijakan pusat terkait penundaan anggaran termasuk pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil minyak bumi dan gas seperti yang dialami Kabupaten Rohil, Abu Khoiri mengharapkan ke depan pemkab benar-benar memiliki strategi dan inovasi terbaik untuk mengatasi kesulitan keuangan yang ada.

"Dengan begitu tidak ada lagi terjadi penundaan terhadap hak bagi para honorer termasuk seperti kejadian penundaan pembayaran kegiatan oleh pihak ketiga atau rekanan," katanya. (ADV)


Berita Terkait :