Advertorial Kota Pekanbaru
Rencana Tata Ruang Wilayah Kemajuan Dan Pembangunan Kota Pekanbaru, Riau

Rabu, 12 Juli 2017 - 10:10:05 WIB


wartariau.com, Pekanbaru - Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT didampingi Kepala
Dinas PU Kota Pekanbaru Zulkifli Harun dan Camat Tenayan Raya
Abdurrahman meninjau lahan terminal kargo yang berada di Kecamatan
Tenayan Raya. Dalam tinjauan tersebut, orang nomor Satu di Pekanbaru ini
meminta kepada Satuan Kerja (Satker) terkait untuk benar-benar
menjalankan pembangunan terminal kargo dengan sebaik-baiknya.




"Saya minta dinas teknis untuk terus awasi dan jalankan pembangunan
terminal kargo ini. Jangan sampai pembangunan yang sudah direncanakan
malah nantinya membuat kecewa masyarakat,"




"Jika Kota Pekanbaru memiliki terminal kargo , tentu akan banyak
keuntungan yang bisa didapat, salah satunya adalah akan menjadikan lalu
lintas jalan menjadi lebih rapi. Karena tidak adanya truk besar yang
akan masuk kota, dan juga bisa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD),"ungkap Firdaus.



Selain itu, Walikota Pekanbaru H.Firdaus ST.MT menyampaikan tiga
permasalahan yang paling mendesak di Provinsi Riau khususnya kota
Pekanbaru. Persoalan tersebut yakni ketersediaan Angkutan Umum ‎Massal
baik dalam kota dan menghubungkan antar Kabupaten, ketersediaan Terminal
Cargo dan pengalihan kewenangan terminal Bandar Raya Payung Sekaki dari
Pemko Pekanbaru kepada Kementrian Perhubungan.




"Pertama, ketersediaan sarana dan prasarana angkutan umum massal ini
kita laporkan karena akan ada Trayek Angglomerasi yang menghubungkan
antar kabupaten antara lain Siak, Pekanbaru, Kampar dan Pelalawan (Pekan
Sikawan), kedua Terminal Barang (Cargo) sampai saat ini Pekanbaru belum
memilikinya, akibatnya disetiap pinggir jalan terjadi aktifitas bongkar
muat barang, ketiga berdasarkan aturan yang baru pengelolaan terminal
kelas A tidak lagi tanggung jawab Pemerintah kota karena telah diambil
alih pihak kementrian, seperti apa tindak lanjutnya kita mohon arahan,"
terangnya.




Selain itu, Firdaus juga menekankan bahwa dirinya sangat menginginkan
persoalan-persoalan mengenai angkutan darat yang terjadi ‎di kota-kota
besar saat ini tidak terulang lagi di kota Pekanbaru. "Kita akan
berusaha keras, meminimalisir masalah yang terjadi di kota-kota besar
dan di upaya kan semaksimal mungkin tidak akan terjadi di kota
Pekanbaru," pungkasnya.

Foto Wrwartariau.

Rencana Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Setiap Gambar 8 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Industri Jenis Fungsi Pemanfaatan di Kota Pekanbaru Peta  Rencana Pengembangan Kawasan Pergudangan, Rencana Pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Ketinggian Bangunan di Kota Pekanbaru.

Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan Peta Rencana Pengembangan Kawasan Olahraga dan Rekreasi Rencana Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Peta Pemantapan Fungsi Wilayah Pembangunan (WP) Kota Pekanbaru.

Rencana Pengembangan Kawasan Militer  Peta Struktur Tata Ruang Kota Pekanbaru  Rencana Fungsi Jaringan Jalan Kota Pekanbaru,  Peta Pola Pemanfaatan Ruang Kota Pekanbaru.

Rencana Sistem Transportasi Kota Pekanbaru  Rencana Pengembangan Kawasan Lindung  Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan
    Foto Wrwartariau.
 Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Riau (Himpunan Lembaran Negara Tahun ...) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya NOMOR ... TAHUN 2006 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470); Tentang : RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan KOTA PEKANBARU Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang WALIKOTA PEKANBARU (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka meningkatkan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, kesejahteraan masyarakat.

Maka pengembangan dan pembangunan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Kota Pekanbaru harus lebih dioptimalkan terutama dalam hal pengaturan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kota Pekanbaru sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran berdaya guna dan berhasil guna; Negara Nomor 3839); b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan antarsektor, antarbagian wilayah kota, dan antarpelaku dalam Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pemanfaatan ruang di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Negara Nomor 3851); Pekanbaru Nomor ..... tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun ......, perlu (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran direvisi dan disesuaikan dengan visi dan misi Kota Pekanbaru; Negara Nomor 4247); c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Rencana Umum Tata.

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Perundang-undangan; 1993 sudah habis masa berlakunya dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sehingga perlu dibuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang.

Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (dan Revisi RTRWN tahun 2003 dan draft Peraturan Pemerintah tentang revisi RTRWN);.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b dan c di 3293); atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru;
    4. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol.

 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Negara Nomor 3405); Tambahan Lembaran 1Negara Nomor 4146);16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445); Negara Nomor 4156);17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Negara Nomor 3527); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1996 tentang Pedoman18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan; Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);.

Perturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota;19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63?PRT/1993 tentang Garis Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Sempada Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); Sungai;20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 134 Tahun 1998 tentang Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721); Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabuptan;21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka.


Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;. Walikota adalah Walikota Pekanbaru. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor .. Tahun .. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pekanbaru Tahun .....;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor .. Tahun .. tentang 7. Propinsi adalah Propinsi Riau; Kewenangan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Daerah Otonom;.

adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, 45. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor .. Tahun .. tentang sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan Penyelenggaraan Perhubungan di Kota.

 Pekanbaru; melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan 46. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang maupun tidak; Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;Memperhatikan : Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor .. Tahun .. tentang Rencana Tata.

Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar Bagian Kedua pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud; Visi, Misi dan Tujuan.

 Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan Paragraf 1 mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan Visi dan Misi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain;.

 Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung Pasal 3 perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainny. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap Visi Pembangunan Kota Pekanbaru adalah sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya; dan Pusat Kebudayaan Melayu.

 Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan Pasal 4 produktifitas lingkungan hidup.

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKPRD adalah (1) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Visi penataan ruang satu tim yang dibentuk dan diangkat oleh Walikota, yang terdiri dari unsur dinas, badan wilayah Kota Pekanbaru 2016 adalah Mewujudkan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang dan/atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang dan bertugas yang harmonis bagi pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pusat membantu Walikota dalam mengkoordinasikan penataan ruang di wilayah Kota; kebudayaan Melayu belandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat (2) Dalam rangka melaksanakan visi sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), atau badan hukum; ditetapkan misi tata ruang Kota Pekanbaru adalah .

Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan a. menciptakan pusat-pusat kegiatan yang mampu memberikan pelayanan yang merata ruang. kepada seluruh penduduk kota; b. menciptakan integrasi sistem transportasi dan sistem pelayanan prasarana dasar yang mampu meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dan lingkungan kegiatan yang berkualitas;

   penerbitan perijinan pembangunan, pemanfaatan ruang,dan pengendalian Tujuan Penataan Ruang pemanfaatan ruang untuk wilayahyang belum diatur dalam rencana yang lebih rinci;

b. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan Pasal 5 pembangunan;Tujuan penataan ruang adalah:

c. penyusunan indikasi program pembangunan yang lebih terinci.(1) Mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.

 Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan; BAB III WILAYAH, MATERI DAN JANGKA WAKTU RENCANA Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang; Bagian Pertama Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarbagian wilayah kota serta Wilayah Perencanaan antarsektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak Pasal 7 negatif terhadap lingkungan.

  Lingkup wilayah RTRW adalah Daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah seluas 63.226 Ha beserta ruang udara di atasnya Bagian Ketiga dan ruang bawah tanah; Kedudukan dan Fungsi.

Batas-batas Daerah adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Siak, Timur dengan Kabupaten Pelalawan, Barat dengan Kabupaten Kampar, dan Selatan dengan Kabupaten Pasal 6 Kampar.

Kedudukan RTRW adalah sebagai: a. dasar bagi kebijakan pemanfaatan ruang kota; Bagian Kedua b. penyelaras strategi serta arahan kebijakan penataan ruang wilayah Propinsi dengan Materi Rencana kebijakan penataan ruang wilayah Daerah ke dalam Struktur dan Pola Tata Ruang Wilayah Daerah; Pasal 8 c. penyelaras bagi kebijakan penataan ruang WP;

 Materi RTRW mencakup kebijakan penataan ruang, rencana tata ruang, pemanfaatan d. pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. pemanfaatan ruang;

 Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi: e. dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan. a. kebijakan perencanaan tata ruang; b. kebijakan pemanfaatan ruang;(2) RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi: c. kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. a. perumusan kebijakan pokok pembangunan dan pemanfaatan ruang; b. pengarahan dan penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah,

Foto Wrwartariau.
 
Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi: Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; a. rencana struktur tata ruang wilayah kota; c. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota pada skala 1:5000, Rencana Teknik b. rencana pola pemanfaatan ruang; Ruang Kota pada skala 1:1000, c. rencana pengembangan sistem transportasi;(3) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada skala1:1000, dan/atau rencana teknis d. rencana pengembangan prasarana dan sarana kota. lainnya pada skala1:1000 atau lebih besar.adv/hms‎




Berita Terkait :