Advertorial Pemvrop. Riau
Demi Kemajuan Pembangunan Pemprov Riau RTRW Harus Segera Disahkan Dan Pacu Realisasi Investasi

Rabu, 27 September 2017 - 23:35:08 WIB


Wartariau.com PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman minta kepada DPRD Riau segera
mensahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) jika memang tidak ada
persoalan secara hukum.

Menurut Andi Rachman (sapaan akrabnya)
pengesahan yang terus tertunda, hanya karena alasan tak qourum anggota
dewan yang hadir pada sidang paripurna bukan hanya merugikan pemerintah,
tetapi masyarakat luas yang sudah lama menunggu RTRW.

"Kita
tentu berharap, masyarakat juga untuk segera DPRD memparipurnakan RTRW
ini. Kalau itu betul-betul sesuai dengan ketentuan," kata Andi Rachman.

Andi mengaku tak tahu apa lagi persoalan hingga
pengesahan yang sudah dua kali tertunda karena ketidak qourum jumlah
anggota DPRD yang hadir. Pada hal dari sisi pemerintah sendiri sudah
melaksanakan apa yang diatur dalam ketentuan, termasuk menghadiri acara
pembahasan RTRW dan agenda paripurnanya.

Meski begitu, Andi
sepertinya enggan mengomentari terlalu jauh soal adanya anggapan
kepentingan dan politik, dibalik dua kali tertundanya pengesahan RTRW
tersebut.

Apa lagi menurutnya, persoalan RTRW ini Komisi
Pemberantas Korupsi (KPK) melalui aksi GNSDA beberapa waktu lalu sudah
memiliki data terkait RTRW tersebut.

"Kita dari provinisi sudah
mengingatkan untuk tidak macam-macam. Semuanya sudah ada aturannya. Dari
dua kali tak qourum, itu bukan domain kita. Pemrov Riau selalu siap
ikut dalam paripurna tersebut," ungkap Andi.

Saat dimintai
penegasannya, jika persoalan ini terus berlarut dan tak kunjung
disahkan, Andi lagi-lagi enggan menanggapinya terlalu jauh. Mantan
anggota DPR RI ini hanya mengataka segala sesuatunya sudah ada mekanisme
termasuk proses paripurna RTRW tersebut.

Foto Wrwartariau.
Gubernur Riau H. Arsyad Juliandi Rahman

"Mekanismenya ada.
Untuk paripurna pun ada mekanisme. Kalau telat ya pasti merugikan, bukan
hanya pemerintah tapi semuanya," ujar Andi lagi.

 Anggota Komisi II DPRD Riau Mansyur HS meminta pemerintah provinsi setempat memacu realisasi investasi menyusul pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau.

"Memang kami selalu evaluasi setiap bulan, apalagi setelah  RTRW disahkan. Sudah tidak adalagi alasan (investasi terhambat karena RTRW). Untuk itu, kami mendorong investasi segera direalisasikan," katanya di Pekanbaru, Rabu.

Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau realisasi investasi hingga triwulan II baru mencapai Rp8,3 triliun, masih jauh dari target nasional yakni Rp20,3 triliun.

Politisi PKS Riau ini optimistis realisasi investasi akan mencapai target menjelang akhir 2017. "Kami yakin bisa tercapai ini kan tergantung dengan kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Dan komitmen kita semua," ujarnya.

Foto Wrwartariau.
Gubernur Riau H. Arsyad Juliandi Rahman Memberikan kata sambutan.

Peraturan Daerah tentang RTRW Riau sudah "ketuk palu" pada Senin (25/9), yang membawa angin segar bagi iklim penanaman modal di Bumi Lancang Kuning. Investasi mengantre di Riau karena sempat terkendala RTRW segera direalisasikan.

Ditambahkan Mansyur, perda RTRW Riau sedang dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri RI, kemudian baru digunakan sebagai payung hukum pola tata ruang kawasan setempat. Sementara, triliunan rupiah investasi yang antre sudah bisa mulai didata untuk selanjutnya diproses.

"Ini kan sejalan, proses di Kemendagri. Antrean investasi yang masuk juga mulai didata," ujar Anggota Komisi II DPRD Riau yang membidangi perekonomian tersebut.

 Pekan ini diagendakan kembali rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau. Dengan agenda yang sama sebelumnya sempat tertunda, karena jumlah anggota dewan yang hadir tak qourum.

Diharapkan, agenda pengesahan RTRW ini tak lagi terhambat, dengan alasan sama atau dalih lainnya yang dapat menghambat proses pengesahan yang sudah berjalan dengan baik. Jika hal itu terwujud, bukanlah untuk kepentingan orang perorang atau untuk kalangan eksekutif saja, melainkan, untuk kepentingan Riau ke depan.


Peta RTRW Riau

"Saya sudah terima undangannya. Mudah-mudahan rapat paripurna dengan agenda pengesahan RTRW ini bisa terwujud. Inikan sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah," kata Asisten II Setdaprov Riau Masperi,

Selama ini menurut mantan Sekdakab Rokan Hulu ini, sudah berapa investasi tertahambat masuk ke Riau hanya karena RTRW yang belum disahkan. Parahnya lagi, hal itu sudah berlangsung tahunan, yang membuat tak bisa berkembang jauh lebih baik.

Masperi sangat yakin jika RTRW segera disahkan, itu artinya maka pintu 'rezeki' untuk Riau dalam menghadirkan investor sangat terbuka lebar. Sangat mungkin geliat perekonomian dan pembangunan akan kembali berjalan kencang.

"Selain agenda paripurna pengesahan RTRW, juga ada agenda nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)," ujar Maperi.

Foto Wrwartariau.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau Eva Revita mengatakan target investasi segera tercapai menjelang akhir tahun ini.

"Perencanaan izin prinsip sudah ada, tentu setelah (Perda RTRW) disahkan. Kami akan bergerak masuk pada izin operasional," ujar Eva.

Kata Eva, capaian Rp8,3 triliun merupakan gabungan dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, masih didomimasi oleh investasi di bidang perkebunan dan perhotelan.

"Dari 12 kabupaten/kota masih tetap Dumai yang menyumbang investasi terbesar. Dan jika RTRW disahkan Dumai tetap berkonstribusi besar," sebut Eva./adv/Humas


 0  0  0  New




Berita Terkait :