Senator:
Senator: Warga DKI Lelah Pelanggaran Hukum Reklamasi Dibiarkan

Rabu, 11 Oktober 2017 - 23:14:12 WIB


Wartariau.com AKARTA - Keputuasan Pemerintah melalui Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mencabut moratorium reklamasi 17 Pulau di Pesisir Utara Jakarta merupakan ujian bagi pasangan Anies-Sandi yang akan dilantik Senin (16/10) besok.

Begitu kata Senator Jakarta Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (11/10).

"Ini juga ujian bagi mayoritas warga Jakarta yang sudah begitu jengah menyaksikan atas nama pembangunan berbagai pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja," jelasnya.

Reklamasi dihentikan pada 2016 lalu lantaran ditemukan ada pelanggaran aturan dan hukum. Namun demikian, hingga moratorium itu dicabut, publik belum mendengar para pengembang yang melanggar diberi sanksi hukum.
Jelang pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta, Pemerintah Pusat secara mendadak mengeluarkan keputusan agar reklamasi dilanjutkan.

"Saya sekadar ingatkan Pemerintah Pusat bahwa semakin ke sini kesadaran warga Jakarta menolak reklamasi semakin tinggi. Publik Jakarta itu sudah lelah melihat berbagai pembiaran pelanggaran hukum yang dilakukan terang-terangan hanya demi kepentingan pengembang," jelas ketua Komite III DPD ini.

Fahira melanjutkan, sejak awal sudah ada pengabaikan hak warga Jakarta untuk mengetahui secara komprehensif informasi mengenai proyek reklamasi yang nantinya akan menghasilkan 17 pulau dan di atasnya akan dibangun pusat bisnis dan hunian ini.
 
Publik hanya disuguhkan informasi bahwa reklamasi adalah satu-satunya solusi keterbatasan lahan di Jakarta, solusi mencegah banjir, bahkan sebagai solusi menyelamatkan kerusakan Pantura Jakarta.

"Seakan publik diarahkan reklamasi sebuah keharusan dan tindakan mulia. Padahal, kepentingan bisnis lebih besar. Banyak hal yang ditabrak, seakan persoalan regulasi bukan jadi masalah bagi mereka. Praktik-praktik seperti ini harus kita lawan. Jakarta bukan punya mereka," pungkasnya. [RMOL]



Berita Terkait :