Fenomena Calon Tunggal 2018
Fenomena Calon Tunggal Masih Membayangi Pilkada 2018

Kamis, 11 Januari 2018 - 07:11:49 WIB


Wartariau.com . Pilkada serentak 2018 bakal diwarnai calon tunggal. Dalam catatan KPU terdapat 19 calon tunggal peserta Pilkada. Tiga diantaranya berasal dari provinsi Banten.
Berita Terkait
Tahun 2017 Indonesia Menerima 200 Juta Lebih Serangan Siber, Salah Satu Korban KPU
Resmi Daftar Ke KPU Kaltim, Syahrie-Awang Usung Semangat KECE
KPU Ingatkan Calon Kepala Daerah Lengkapi Dokumen
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan fenomena calon tunggal ini diluar dari kewenangan KPU.

Menurutnya, KPU telah melakukan sosialisasi dan kampanye agar Pilkada 2018 bisa sukses, termasuk mengajak para tokoh masyarakat untuk memajukan daerahnya melalui Pilkada.

"Kami (KPU) sebenarnya tidak punya wewenang untuk memaksa untuk tidak ada calon tunggal. Tapi kita bisa lakukan campaign untuk seluruh calon agar ikut serta masuk ke Pilkada," kata Pramono dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (10/1).

Lebih lanjut Pramono menjelasakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, calon tunggal selalu ada di setiap penyelenggaraan pemilu. Namun bukan berarti fenomena tersebut merupakan hal yang wajar.

Pramono menilai salah satu faktor terjadinya calon tunggal dalam pemiluhan umum adalah syarat sebagai calon yang semakin berat. Salah satu contoh semakin tingginya persyaratan kursi atau surat suara sah dalam persyaratan pencalonan. 

Semula sambung Pramono, syarat suara sah hanya 15 persen kemudian meningkat menjadi 20 atau 22 persen. Begitu juga untuk syarat calon perorangan, semula 3,5 persen, naik menjadi 6 persen, 6,5 persen hingga 10 persen. Belum lagi kewajiban PNS, DPR, DPRD untuk mengundurkan diri (saat ikut Pilkada). Kalau dulu hanya cuti.

Meski persyaratan calon peserta pemilu semakin berat, namun pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU.

"Ini akumulasi dari berbagai syarat yang dinilai cukup berat sebagai calon di pilkada. Tentu harus disuarakan oleh banyak pihak, utamanya media dan masyarakayt sipil. Sehingga esensi pilkada lebih terbuka luar," tutup Pramono


Berita Terkait :