Jokowi Gizi Buruk Dibenahi
Tahun Politik, Jokowi Minta Gizi Buruk Dibenahi

Selasa, 13 Februari 2018 - 06:18:18 WIB


    wartariau.com – Menjelang setahun terakhir pemerintahannya, Presiden Joko Widodo meminta agar masalah gizi buruk menjadi fokus yang harus dibenahi seluruh jajaran. Seluruh menteri hingga kepala lembaga, diminta fokus pada persoalan ini.rtar

"Ada arahan Presiden (Jokowi) untuk kita lebih fokus pada masalah gizi buruk dan stunting. Ini menjadi prioritas nasional dalam fokus pembangunan manusia," ujar Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Jakarta, Senin malam, 12 Februari 2018.

Untuk membenahi masalah tersebut, Jokowi menginstruksikan agar mulai menyusun anggaran yang akan dimasukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Selanjutnya, fokus kedua yang ditekankan Jokowi adalah kesenjangan masyarakat antarwilayah. Kata dia, pembangunan infrastruktur dan pendukung lain, seperti bandara, pelabuhan maupun jalan raya, adalah upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan tersebut.
Lihat juga

    Menyoal Pentingnya Kesehatan Diri Tangkal Gizi Buruk
    Kondisi Asmat: Wilayah Mistis, Banyak Ular, dan BAB di Hutan
    Kasus Campak Reda, Masyarakat Asmat Didera Cacingan

Bambang menambahkan, fokus ketiga yang harus dilakukan yakni peningkatan nilai tambah produk baik pertanian, manufaktur, dan sektor jasa.

Dia mengatakan, di sektor manufaktur didorong agar bisa hingga lebih lima persen. Sementara sektor pariwisata, sebagai penyumbang devisa, akan terus dibenahi.

"Selain itu akan dibahas juga khusus untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja agar berkompetensi dan memiliki standar," katanya.

Kemudian, fokus keempat yang menjadi instruksi Jokowi adalah terkait masalah ketahanan pangan, energi, air, dan kelestarian lingkungan. Sumber daya ini seperti air, diminta untuk tetap dilestarikan.

Sementara untuk energi, diharapkan bisa terus dikembangkan sektor energi baru dan terbarukan.

Poin terakhir atau kelima, adalah menyangkut stabilitas keamanan dan pengamanan pemilihan umum (Pemilu). Seperti diketahui, tahun 2018 saja ada 171 pilkada serentak, dan termasuk tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019. Viva




Berita Terkait :