PPK Proyek RTH
PPK Proyek RTH Mengaku Pembangunan Tugu Integritas Perintah Kadis

Senin, 14 Mei 2018 - 21:19:19 WIB


wartariau.com, PEKANBARU - Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, Yusrizal, menyatakan pembangunan Tugu Integritas tidak ada dalam perencanaan awal.


Tugu itu dibangun atas perintah Kepala Dinas (Kadis) Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Manusia (Ciptada) Riau, Dwi Agus Sumarno, yang jadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi RTH.

"Perintah kadis," ujar Yusrizal ketika ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Bambang Myanto, mempertanyakan dasar pembangunan Tugu Integritas yang tidak ada dalam perjanjian kontrak, Senin (14/5/2018).

Disebutkan Yusrizal, sebenarnya dirinya dan sejumlah panitia lelang tidak menyetujui ada penambahan tugu senilai Rp425 juta tersebut karena tidak masuk item pekerjaan. "Kadis bilang itu harus dibangun," ucapnya.

Bambang mempertanyakan apakah hal itu dilaporkan Yusrizal ke Tri Riswanto, sebagai peneliti kontrak. Menurutnya, dia hanya menyampaikan terkait  pembangunan tugu itu silahkan ditanyakan langsung kepada kepala dinas.

Bambang lalu mempertanyakan hal itu kepada Tri. "Apakah saudara ada bertanya kepada kepala dinas. Ada ditanyakan, kalau itu tidak masuk dalam perjanjian kontrak. Penjelasan Pak Dwi yang bagaimana hingga saudara mau," tanya Bambang.

Mendengar hal itu, Tri terdiam sesaat. Lalu dia menjawab dengan tersendat. "Ada. Bukan kerjaan baru tapi masuk dalam pekerjaan," ucap Tri mengulangi jawaban kepada dinas.

Dikatakan Tri, selain tugu juga ada pekerjaan tempat sampah dan pengecatan. "Pak Dwi bilang ada dibebankan di lapangan. Jumlah itu sudah masuk perencanaan dan pemasangan," kata Tri.

Hakim anggota Waruwu dan Suryadi mengingatkan para saksi untuk bertindak cermat dalam mengerjakan suatu proyek.

Waruwu menyebutkan kalau saksi tidak perlu menutup-nutupi kebobrokan di proyek RTH itu. "Kalau cara teliti kontrak seperti ini, tidak hanya RTH tapi juga terjadi di proyek lain (dikorupsi)," pungkas Waruwu.

Selain Dwi, dalam sidang ini, juga duduk terdakwa Yuliana J Baskoro. Dwi didakwa  memerintahkan anak buahnya memberikan proyek kepada Yuliana.

Dari proyek yang didapat, Yuliana menjanjikan memberikan fee sebesar 1 persen. Dwi memerintahkan anak buahnya menanyakan fee tersebut dan Yuliana memberikan sebesar Rp80 juta lebih untuk Dwi.





(CAKAPLAH)


Berita Terkait :