Advertorial DPRD Kabupaten Bengkalis
DPRD Kab. Bengkalis Sahkan Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2017

Rabu, 29 Agustus 2018 - 15:28:29 WIB


Wartariau.com 
Bengkalis, – DPRD Kab. Bengkalis menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Banggar terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, pada Senin malam (27/08/2018). Jam 20 :30 Wib Di Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis Jl. Antara

 
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kab. Bengkalis Zulhelmi, SHI bersama Bupati Bengkalis diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Hj. Umi Kalsum dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kab. Bengkalis yang saat itu dibacakan oleh Sekretaris Dewan Radius Akima. Tampak hadir juga pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis. 

 
Setelah Rapat dimulai Pimpinan Rapat menunjuk juru bicara H. Indrawan Sukmana untuk menyampaikan Laporan Banggar DPRD Kab. Bengkalis terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

 
“Dari Badan Anggaran DPRD Kab. Bengkalis mengapresiasi Pemerintah Daerah Bengkalis dengan hasil audit BPK-RI mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di Tahun Anggaran 2017 yang lalu dan tetap harus dipertahankan waktu tahun-tahun mendatang dengan terus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhinya salah satu adalah masalah aset”,Ujar Indrawan.

 
Angota DPRD Kab. Bengkalis menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian
Laporan Banggar terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun 2017, pada Senin malam (27/08/2018). Jam 20 :30 Wib Di
Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis Jl. Antara

 

Berdasarkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2017 yang disampaikan oleh Bupati pada Rapat Paripurna beberapa waktu yang lalu pada tanggal 06 Agustus 2018,  ada beberapa saran dan masukan oleh Badan Anggaran DPRD Kab. Bengkalis yaitu, pertama meminta pemerintah daerah sesegera mungkin menindaklanjuti temuan yang sudah disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Beberapa waktu yang lalu,tepat tanggal 06 Agustus 2018 telah disampaikan Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 oleh Bupati Bengkalis.

Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 adapun rangkuman dari pembahasan tersebut sebagai berikut :



1.    Bagian pertama adalah pendapatan Daerah.Berpedoman kepada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),dana perimbangan Lain-lain dan pendapatan Lain-lain yang sah.

2.    Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.962.155.103.250,34 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.373.540.392.000,00, pendapatan Transfer sebesar Rp.3.536.299.543.250,34 dan lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.52.315.168.000,00.

Sebagaimana dimaklumi dari target yang telah ditetapkan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis dan TAPD sebagai mana tersebut diatas maka  apapun realisasi adalah sebagai berikut :


3.    Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2017 terealisasi adalah Rp.3.230.782.679.458,02 atau  (81,54%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp.271.8653595.908,08 atau (72,78%),pendapatan yang berasal dari tranper Pemerintah Pusat terealisasi adalah sebesar Rp.2.909.490.189.881 atau (82,27%) dan Lain-lain Pendapatan yang sah adalah Rp.49.426.893.668,94 atau (94,48%).


4.    Realisasi pendapatan APBD 2017 sebesar Rp.3.230.782.679.458,02 atau 81,54% dari penetapan target sebesar Rp. 3.962.155.103.250,34 dari pencapaian tersebut kami meminta kepada Pemerintah Daerah lebih serius dalam mengajar realisasi pendapatan menciptakan sumber-sumber PAD yang baru dalam meninggkatkan pendapatan pada tahun berikut.

 
Para Angota DPRD Kab. Bengkalis Menghadiri Rapat Paripurna penyampaian
Laporan Banggar terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun 2017, pada Senin malam (27/08/2018). Jam 20 :30 Wib

Bagian kedua adalah belanja Daerah. Adapun Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2017 sebagaimana di targetkan adalah sebesar Rp.3.962.155.107.250,34 yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp.2.541.067.136.063,03, belanja modal sebesar Rp.1.417.368.725.498,37, dan belanja tak terduga sebesar Rp.4.418.618.899.- adapun realisasi dari belanja daerah tahun 2017 adalah belanja operasional sebesar Rp.2.234.571.262.679,43 atau (87,94%) belanja modal terealisasi sebesar Rp.4.000.000 (0,09%)
 
Bagian ketiga adalah Pembiayaan Daerah.sesuai dengan pasal 1 ayat 30 PP Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,bahwa pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

 
Sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 yang lalu bahwa sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun sebelumnya (yang merupakan komponen penerimaan pembiayaan) adalah sebesar Rp.9.909.227.210, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah sebesar Rp.9.909.227.210,. sehingga dari seluruh komponen penerimaan dikurangi pengeluaran,maka sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp.16.762.333.414,91,-.

 
Penyerahan Hasil Rapat paripurna DPRD Kab. Bengkalis dengan agenda penyampaian
Laporan Banggar terhadap Ranperda

Kedua, dalam hal penetapan angka Belanja di APBD di tahun berikutnya Banggar meminta kepada Pemerintah Daerah menggunakan asumsi pendapatan 70% dari alokasi pendapatan yang sudah ditetapkan, sehingga dapat mengantisipasi beban belanja diluar kemampuan keuangan daerah ditahun berjalan.
 
Selanjutnya, dalam hal program dan kegiatan ditahun berjalan yang mengalami rasionalisasi, maka program dan kegiatan dimaksud tetap secara otomatis masuk kedalam RKPD tahun berikut, sehingga target dan sasaran pada program dan kegiatan tersebut dapat tercapai ditahun berikutnya.

 
Kemudian, terkait Alokasi Dana Desa sesuai dengan konsultasi ke BPK RI perwakilan Pekanbaru, bahwa realisasi Alokasi Dana Desa ditahun tersebut sesuai dengan Amanat Undang-undang minimal 10 persen, berdasarkan realisasi penerimaan dana pusat pada tahun anggaran berjalan.

 
Kelima, terkait pencairan dana kegiatan multiyears harus berdasarkan persyaratan teknis pencairan dana diantaranya tetap mempertimbangkan besaran deviasi antara realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan anggaran yang ditetapkan sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Komisi II DPRD pada tahun 2017.

 
Banggar juga meminta secara tegas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk lebih berkoordinasi dalam menetapkan kebijakan Dana Desa baik itu Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), dan untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengelolaan ADD ataupun DD oleh pemerintah desa, Dinas PMD diminta agar memberikan sosialisasi atau workshop kepada aparatur Pemerintah Desa terkait pengelolaan dana tersebut.

 
Pemerintah daerah dalam hal mengeluarkan kebijakan daerah terkait keuangan daerah seperti Perbup, surat edaran dan lain-lain, agar dipelajari secara teliti, seksama dan akuntabel.

 
Angota DPRD Kab. Bengkalis menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian
Laporan Banggar terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun 2017, pada Senin malam (27/08/2018).

Selanjutnya, terkait dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125/Pid.sus/2014
tanggal 17 September 2017 junto putusan pengadilan tindak korupsi pada pengadilan tinggi Riau Nomor: 05TIPIKOR/2014/PTR tanggal 6 Mei 2014 junto putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Pekanbaru nomor 42/Pid.sus/tipikor/2013/PN.PBR tangggal 4 Februari 2014 bahwa atas aset-aset pada PMKS Tengganau Mandiri segera dimasukkan kedalam pencatatan aset sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
 
Dan terakhir, Banggarmemintah kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal kepada PT. Bank Riau Kepri atas putusan rapat RUPS tahun 2017 terkait penambahan penyertaan modal sebesar Rp.5.248.746.825,- pada tahun 2017 yang lalu.

 
Setelah penyampaian saran dan masukan tersebut, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat dari masing-masing fraksi. Fraksi Partai Amanat Nasional disampaikan oleh juru bicara H. Zamzami, dari fraksi Partai Golongan Karya disampaikan oleh Syahrial, fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan oleh H. Abi Bahrun, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh juru bicara Febriza Luwu, fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh H. Nanang Harianto, fraksi Gerindra Garuda Yaksa disampaikan oleh Indrawan Sukmana, dan fraksi Gabungan negeri Junjungan disampaikan oleh juru bicara Firman.

 
Hj. Umi kalsum. Asisten I Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan pandangan Umum pada sidang paripurna.

Dari penyampaian pendapat fraksi-fraksi tersebut, seluruhnya menerima dan menyutujui agar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 untuk segera di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.
 
Bupati dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan perhatian yang besar dan waktu secara tulus serta ikhlas untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis T.A 2017.

 
Mengakhiri rapat Paripurna malam itu, Pimpinan Rapat Zulhelmi mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran yang telah bekerja secara maksimal menyelesaikan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang dimaksud sehingga dapat disahkan menjadi Perda. Kabupaten Bengkalis (Zulfan)




Berita Terkait :