Belajar dari Prabowo Tangani Kasus Papua
Gerindra Minta Pemerintah Belajar dari Prabowo Tangani Kasus Papua

Kamis, 06 Desember 2018 - 00:08:13 WIB


Wartariau.com – Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta pemerintah meniru cara Prabowo Subianto maupun cara Presiden RI ke empat atau Gus Dur dalam menangani Papua khususnya kasus tewasnya para pekerja Trans Papua. Apalagi pemerintah dianggap sudah mengetahui peta Papua.

"Dahulu waktu zaman Pak Prabowo orang diculik kok di Mapenduma. Yang diculik adalah WNA kemudian Pak Prabowo turut membebaskan penculikan-penculikan itu dan berhasil," kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Rabu 5 Desember 2018.

Ia menilai keberhasilan itu bisa terjadi karena ada pendekatan-pendekatan yang menyeluruh. Hal ini yang harus dilakukan oleh pemerintah.

"Saya kira contohlah dari para senior, agar satu tindakan militer itu berhasil," kata Muzani.

Ia berharap mudah-mudahan efektif dengan penggunaan. Namun diingatkan kalau salah pendekatan hanya akan menjadi problem baru di tanah Papua.

"Apa yang dilakukan oleh Gus Dur sudah bisa menjadi contoh bagaimana misalnya kehendak-kehendak itu semua bisa didialogkan. Bagaimana di Aceh yang peristiwanya jauh lebih masif dari Papua tapi juga akhirnya selesai. Semua bisa diselesaikan asal Jakarta mau memahami semua persoalan yang ada di daerah," kata Muzani.

Ia yakin pemerintah dan aparat sudah paham dengan peta keamanan di Papua.

"Ada Kepolisian, ada tentara yang berjaga di sana di seluruh tanah Papua mereka sudah ngerti. Sehingga apa yang kita lakukan pun sudah ngerti," kata Wakil Ketua MPR ini.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Mahesa mengumumkan tujuh orang komisioner baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 2018-2023 yang lolos uji kelayakan dan kepatutan. Nama-nama tersebut dipilih berdasarkan diskusi antaranggota DPR.

"Berdasarkan rapat konsultasi dan lobi pimpinan komisi III DPR RI dengan kapoksi-kapoksi telah disepakati siapa-siapa yang terpilih. Dalam kesepakatan tersebut telah dihasilkan tujuh orang," kata Desmond di gedung DPR, Jakarta, Rabu 5 Desember 2018

Meski telah terpilih, ia mengklaim mereka dianggap masih tak terlalu memenuhi kriteria dalam UU LPSK yang ada. Hal ini akan menjadi bagian evaluasi tentang perubahan UU LPSK yang akan datang.

"Berdasarkan keputusan, lobi-lobi, telah disepakati tujuh orang yang terpilih, terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Hasil kompromi antarfraksi. Ini bukan karena suara terbanyak, karena dia nomor urut satu. Ini bicara tentang sekretariat saja yang menulis kenapa dia nomor urut satu," kata Desmond.

Mereka yang lolos seleksi di antaranya Hasto Atmojoseroyo, Brigjen Pol. Dr Ahmadi, Dr. Antonius Prijadi Susilowibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Dr. Livia Istania Iskandar, Dr. Maneger Nasution dan Susilaningtyas.

"Kriterianya hari ini orang yg kita harapkan di LPSK adalah orang yang memahami tupoksinya. Tentunya itu berkaitan dengan apa yang membedakan LPSK dengan lembaga-lembaga peradilan pidana yang lain. Tugasnya adalah melindungi saksi dan korban pada proses peradilan pidana," kata politikus Gerindra ini. (umi)
 
Viva


Berita Terkait :