Suhermanto Ternyata Miliki JC dari Kejaksaan
Mengaku hanya Korban Pimpinan, Suhermanto Ternyata Miliki JC dari Kejaksaan

Jumat, 04 Januari 2019 - 21:04:22 WIB


Wartariau.com BAGANSIAPIAPI - Perjuangan Suhermanto (41) eks oknum Aparatur Sipil Negara (ASN)  terjerat kasus korupsi rekening Gendung Mantan Kepala Bappeda Rohil, Drs H Wan Amir Firdaus belum berakhir.

Hingga saat ini masih berjuang di Mahkamah Konsitusi (MK) dan ternyata kini sudah memiliki surat Justice Collaborator (JC) dari Pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

Untuk itulah ia sangat berharap bantuan perjuangan Bupati Rohil H Suyatno AMp terkait permasalahan yang dihadapinya. "Pak Bupati kami hanya korban jangan sampai anak istri kami teraniaya seumur hidup, kami tengah berjuang mohon dukung kami," kata Suhermanto, Jumat (4/1/2019) di Bagansiapiapi.

Hal ini terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga mentri tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH) eks napi korupsi yang menimbulkan dilema pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat pemecatan karena berbagai pertimbangan.

Suhermanto menjelaskan bahwa JC yang ia terima pada Februari 2017 lalu hendaknya juga menjadi pertimbangan Bupati, Pihak Kejaksaan untuk disampaikan ke pusat karena sudah membantu pihak penegak hukum mengungkap kasus yang sudah dijalaninya dengan baik.

"Kami mengaku salah dan telah mengungkap sejelas-jelasnya saat itu mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan untuk kami yang tidak menerima dan menikmati sepeserpun kerugian negara," katanya.

Bahkan ia mengakui sudah menemui Pihak Kejaksaan dalam hal ini Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rohil, Mochtar Arifin menyampaikan hal tersebut. Untuk sementara memang akan dipelajari dahulu dan selanjutnya akan disampaikan bagaimana hasilnya.

Memang jika dilihat bagi Napi yang menerima JC ini dalam aturan sangat membantu baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun hakim dalam satu perkara sehingga bisa diselesaikan dengan tuntas. JC atau pelapor tersangka adalah saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama.  Saksi seperti ini  juga biasa disebut  "saksi mahkota", "saksi kolaborator”, dan "kolaborator hukum".

Suhermanto berharap agar perjuangannya tidak pupus, dalam hal ini bukan berarti pemerintah membela atau mendukung kasus korupsi. Hanya saja di balik itu semua ada berbagai pertimbangan terkait siapa korban dan siapa pelaku utama dalam sebuah kasus.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negri Rokan Hilir, Gaos Wicaksono melalui Kasi pidsus, Mochtar Arifin membenarkan bahwa salah satu eks Napi sudah menemuinya terkait permohonan pertimbangan terhadap SKB 3 Mentri.

"Kemaren ada yang bertanya terkait hal ini. Namun kita akan kumpulkam data-data dulu dan mempelajarinya. Kalau masalah SKB memang sudah jelas memerintahkan untuk diberhentikan. Apakah ada pengecualian memang kita belum tahu karena harus ditelaah lebih mendalam," kata Mochtar.



Berita Terkait :