Sidang Korupsi Alkes
Tangis Keluarga Pecah saat Hakim Tolak Penangguhan Penahanan 3 Dokter RSUD Arifin Achmad

Rabu, 09 Januari 2019 - 16:46:48 WIB


Wartariau.com PEKANBARU - Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Pekanbaru digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (9/1/2019) siang.

Agenda sidang berupa mendengarkan isi eksepsi atau keberataan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang perdana. Hal ini juga bersamaan, Hakim belum mengabulkan permohonan penangguhan tahanan terdakwa 3 dokter.

Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim, diketuai oleh Saud Martua Pasaribu mengatakan bahwa permohonan penangguhan dan pengalihan penahanan terdakwa belum bisa dikabulkan sepenuhnya.

"Dengan berbagai pertimbangan, permohonan penangguhan penahanan terdakwa 3 orang dokter belum bisa dikabulkan, salah satunya demi kelancaran persidangan. Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan," kata Saud di depan persidangan yang langsung disambut isak tangis keluarga terdakwa.

Selain 5 orang terdakwa, sidang yang digelar di ruangan Prof R Soebekti, lantai dua Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru itu, juga ramai diikuti para keluarga terdakwa. Mereka berharap hakim bisa mengabulkan permohonan penangguhan penahanan.

Dalam pembacaan eksepsi yang dibacakan H. Firdaus Ajis, salah seorang perwakilan kuasa hukum para terdakwa dokter ini, mengatakan bahwa dakwaan yang diberikan JPU sangat berbeda pendapat dengan faktanya.

Intinya dalam isi eksepsi yang dibacakan dari perwakilan kuasa hukum terdakwa, bahwa isi dakwaan JPU tidak cermat mengatakan terdakwa melakukan bersama-sama telah melanggar hukum atas pengadaan Alkes RSUD Pekanbaru.

"Inti dari point penting eksepsi yang kita bacakan tadi di persidangan itu, bahwa dakwaan dari JPU kemaren dalam sidang perdana tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap," sebut Firdaus kepada halloriau.com, usai menjalani persidangan.

Dalam hasil persidangan tadi, dirinya menghargai penuh keputusan yang dikatakan oleh Majelis Hakim. Firdaus juga dalam persidangan selanjutnya dapat dipertimbangkan kembali permohonan penangguhan penahanan terdakwa 3 orang dokter ini.

Diketahui, lima tersangka yang termasuk di dalamnya 3 orang dokter yang diketahui ahli spesialis bedah dan gigi, resmi ditahan Kejari dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Alkes RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.

Mereka yang ditahan ini, Mukhlis dan Yuni Elvita dari rekanan CV Prima Mustika Raya (PMR). Sementara dari pihak dokter ada tiga orang yaitu, dr Welli Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas, dan dr Masrial.

Penahanan kelima tersangka dilakukan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Peneliti. Sehingga penyidik Polresta Pekanbaru melimpahkan barang bukti dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tahap II.

Pagu anggaran pengadaan alkes di RSUD AA Pekanbaru Tahun Anggaran 2012/2013 mencapai Rp5 miliar. Sementara yang diusut Penyidik Polresta Pekanbaru adalah kerjasama yang dijalin pihak rumah sakit dengan rekanan CV PMR.

Penyidik mendapati pengadaan alkes tersebut tidak sesuai prosedur. Pihak rumah sakit menggunakan nama rekanan CV PMR untuk pengadaan alat bedah senilai Rp1,5 miliar. Namun dalam prosesnya, justru pihak dokter-lah  yang membeli langsung alat-alat tersebut kepada distributor melalui PT Orion Tama, PT Pro-Health dan PT Atra Widya Agung, bukan kepada rekanan CV PMR.

Nama CV PMR diketahui hanya digunakan untuk proses pencairan, dan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar lima persen dari nilai kegiatan. Atas perbuatan para tersangka, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp420.205.222. Angka ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Riau.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.



Berita Terkait :