Wartariau.com PEKANBARU - Anggota DPRD Riau dari Fraksi PPP, Husaimi Hamidi minta Pemerintah Provinsi Riau untuk tidak 'kendor' dan lengah dalam menangani masalah Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut).

Ini terkait mulai bermunculannya kembali titik api (hotspot) di beberapa daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Husaimi kemudian meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak 'kendor' dan lengah menangani masalah Karlahut.

Apalagi katanya, setelah musim hujan yang terjadi sebelumnya dan mulai memasuki awal musim kemarau seperti sekarang ini.

"Dengan mulainya kembali bermunculan hotspot di beberapa daerah yang ada," jelasnya, kemarin.

Lebih jauh dimintakan juga oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau ini, pemerintah dan instansi terkait seperti pihak kepolisian  harus tegas terhadap pelaku pembakaran. Jika ada lahan yang terbakar untuk segera dilakukan pengamanan atau di police line. 

"Setelah kita segel, ternyata setelah itu ada orang yang menanam sawit, berarti dialah yang melakukan pembakaran," jelasnya sembari mengatakan tinggal ditindak tegas saja pemiliknya.

Disamping itu dikatakan juga oleh Dapil Kabupaten Rokan Hilir ini, pemerintah juga diminta untuk lakukan pengawasan terhadap perkebunan atau lahan yang ada di wilayahnya. Jangan sampai ada yang melakukan pembakaran lahan serta pastikan siapa pemilik dan berapa besar luas lahannya.

"Sekarangkan banyak yang tidak diketahui pemilik, bahkan ada yang tidak kantongi izin sesuai dengan usaha yang dilakukan," katanya juga.

Sebagaimana yang dimaklumi, awal-awal tahun 2019 ini sudah ada titik panas yang terpantau di Provinsi Riau.  Paling tidak ada sekitar tujuh titik panas yang terjadi, ikut memberikan sumbangsih jumlah titik panas yang ada di pulau Sumatera yaitu jadi 11 total titik panas yang ada. Kabupaten/Kota di Riau yang terdapat titik panas saat ini adalah Kabupaten Bengkalis, Rohil, Siak dan Kota Dumai. (*)