Korupsi Jembatan
Korupsi Jembatan Water Front City

Kamis, 05 September 2019 - 23:03:52 WIB


Wartariau.com KAMPAR
Dua mantan Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Fikri dan H Syafrizal
serta seorang wakil pimpinan legislatif periode 2014-2019 diperiksa
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiganya
diperiksa atas kasus dugaan korupsi proyek multiyears pembangunan
jembatan Water Front City Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 yang
mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 39,2 miliar.

Ahmad
Fikri, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kampar periode 2014-2019 yang ditemui
usai pemeriksaan di ruang gedung Serbaguna Polres Kampar, Rabu
(4/9/2019), mengakui soal pemeriksaan dirinya tersebut. Dia menilai,
tidak yang ada aneh dengan pemeriksaan itu.

“Ini hal biasa dan wajar bila KPK memintai keterangan, Ini merupakan beban berat selaku pimpinan,” katanya.

Selain
Ahmad Fikri, komisi antirasuah tersebut juga memeriksan mantan Ketua
DPRD Kampar periode 2009-2014, yakni H Syafrizal dan mantan Wakil Ketua
DPRD Kampar periode 2014-2019, H Sahidin, dan pejabat Dinas Bina Marga
dan Pengairan Kabupaten Kampar, Khatim serta Kabid Tata Ruang dan
Pertanahan Dinas PUPR Kabupaten Kampar, Adnan yang sudah berstatus
sebagai tersangka.

Salah seorang penyidik KPK kepada wartawan
menyebutkan, memperkirakan pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama
tiga hari. “Unsur pimpinan DPRD Kampar periode 2009 -2014 dan 2014-2019
kita periksa. Pemeriksaan ini berlanjut selama 3 hari,” kata salah
seorang anggota KPK di ruang serbaguna Polres Kampar saat dimintai
keterangan oleh wartawan.

Sementara itu,  Kabiro Humas KPK Febri
Diansyah di Jakarta menyebutkan, KPK akan memanggil General Manager (GM)
Wilayah I PT Hutama Karya, Sarjono untuk bersaksi untuk tersangka AN.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AN (Adnan)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (4/9/2019).
 
Sebelumnya,
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan bahwa, dugaan korupsi
proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang,
Kabupaten Kampar, Riau tahun anggaran 2015-2016, telah  menyebabkan
kerugian negara hingga  Rp 39,2 miliar.

Dari hasil penyidikan,
KPK kemudian menetapkan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero)
atau WIKA, sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk, I Ketut Suarbawa sebagai tersangka. Selain itu,  KPK juga menjerat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Jembatan Waterfront pada Dinas
Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Adnan sebagai tersangka.

"KPK
telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data
hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan
perkara ini ke tingkat penyidikan. Dalam proses penyidikan itu, KPK
menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut
Situmorang, Jakarta beberapa waktu lalu. (*)


Berita Terkait :