JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (6/9/2019) memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus...">
 

Terkait Kasus Suap DAK Wali Kota Dumai,
Terkait Kasus Suap DAK Wali Kota Dumai, KPK Periksa 4 Orang Saksi

Minggu, 08 September 2019 - 11:27:40 WIB


Wartariau.com  JAKARTA
- Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (6/9/2019) memanggil empat
saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus
Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018.

Empat saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS).

"Penyidik
hari ini dijadwalkan memeriksa empat orang saksi untuk tersangka ZAS
terkait tindak pidana korupsi suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kota Dumai dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018," kata Plh Kepala Biro
Humas KPK Chrystelina GS saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/9/2019)
dikutip dari Antara.

Empat
saksi tersebut, yakni mantan Kasie Perencanaan DAK nonfisik Ditjen
Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rifa Surya, Lurah Tanjung Palas Anggi
Sukma Buana, Mashudi seorang wiraswasta, dan Imam Suhadak berprofesi
sebagai pedagang.

KPK
pada 3 Mei 2019 telah menetapkan Zulkifli sebagai tersangka dalam dua
perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan penerimaan gratifikasi. Namun, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Pada
perkara pertama, tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar
Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan
anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya
Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan
Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi
Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan.

Sedangkan
pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi
berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi
tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu
paling lambat 30 hari kerja.

Pada
perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa
atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan
pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau
Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)


Berita Terkait :