Alhasil, negara lain justru yang akan menikmati keuntungan investasi ketimbang Indonesia. Padahal negara saat ini sedang gencar mencari suntikan dana dari para investor.
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Khairul Umum menyampaikan, angka investasi bisa saja turun bila pengusaha melihat investasi Indonesia rentan karena angka korupsi tinggi, namun lembaga pemberantas korupsi justru dilemahkan.

"Problem utamanya dikonfirmasi dalam corruption perception index adalah ketidakpastian hukum dan pelemahan terhadap KPK adalah sebuah indikator yang paling vulgar saat ini, bahwa ketidakpstian hukum itu akan semakin terjadi,” kata Umam dalam diskusi LP3ES di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Menurutnya, salah satu fungsi dari kehadiran KPK yang saat ini telah dilemahkan bertujuan agar indeks korupsi di Indonesia mengalami penurunan, hal ini bertujuan untuk menunjang target pemerintah, dalam hal ini Preisiden Jokowi yang menginginkan angka investasi meningkat agar pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5 persen.

“Di sisi lain, proyeksi ekonomi ke depan Indonesia dihadapkan dengan eskalasi perang dagang yang meningkat dan pondasi ekonomi Indonesia relatif cukup critical,” tambahnya