"Sisi lain, Satgas juga menemukan
kendala di lapangan dalam pencegahan pemadaman kebakaran lahan.
Diantaranya dengan adanya sarana dan prasarana terbatas. Sulitnya
mencari sumber air dan jauhnya lokasi serta luasan yang terbakar.
Ditambah saat ini musim kemarau telah masuk," tutur Sunarto.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila  (MPC-PP) Kabupaten
Pelalawan berharap agar Pemerintah Provinsi Riau bersama Penegakan Hukum
Terpadu (Gakumdu) Karhutla bertindak tegas terhadap PT Adei Plantation
yang menjadi salah satu penyumbang kabut asap di Pelalawan akibat lahan
perusahaan tersebut terbakar.

"Jangan ketika pelakunya masyarakat
atau petani sawit, aparat langsung bertindak tegas. Tapi saat
perusahaan malah mlempem," tegas Ketua MPC-PP kabupaten Pelalawan, Jupri
SE, pada media ini.

Dia mengatakan sudah semestinya Pemprov Riau
bertindak tegas karena kebakaran yang terjadi di PT Adei ini sudah
kesekian kalinya terjadi di lahan perusahaan tersebut. Jika tak ada
tindakan tegas, bukan mustahil kasus ini akan kembali lenyap seperti
yang sudah-sudah.

"Saat dulu terjadi karhutla di lahan perusahaan
PT Adei Plantation yang ada di Batang Nilo Kecil dan Telayap,
perusahaan itu bisa lolos. Masak sekarang bisa lolos lagi kasusnya,"
tandasnya.

Padahal dengan kasus yang sudah terjadi beberapa kali,
Pemprov Riau dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Karhutla sudah bisa
mencabut izin perusahaan tersebut.  Apalagi selama ini PT Adei
Plantation tak ada kontribusi terhadap masyarakat Pelalawan. Hanya
malapetaka berupa asap saja yang perusahaan tersebut sumbangkan ke
masyarakat Pelalawan.

"Banyak sebenarnya permasalahan yang
terjadi di perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan
ini. Berapa banyak perusahaan sawit yang belum memiliki izin Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil
(ISPO) di daerah ini.  Tapi sepertinya pihak terkait malah menutup mata
dengan semua ini," tegas Jupri yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi
Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Pelalawan ini.

Lanjutnya,
dia berharap tim yang dibentuk Gubri baru-baru ini bisa menindaklanjuti
semua permasalahan yang terjadi pada perusahaan sawit yang ada di
daerah ini. Persoalan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan
yang lahannya terbakar betul-betul ditindak, bukan cuma 'lips service'
saja.

Pemprov Riau dan Gakumdu LHK harus berani menertibkan lahan
ilegal milik korporasi atau pengusaha yang sudah banyak merugikan
negara dengan berbagai persoalannya.

"Kami dari MPC Pemuda
Pancasila Pelalawan pasti akan terus menyuarakan masalah ini bahkan tak
menutup kemungkinan melakukan somasi jika tak ada tindakan apa-apa dari
pihak terkait. Insha Allah, dalam waktu dekat akan melakukan aksi damai
yang sebelumnya ditunda bahkan akan menyurati langsung Presiden Jokowi
supaya Pak Presiden tahu permasalahan yang terjadi di daerah ini,"
tukasnya.