Wartariau.com Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan hukuman mati bagi koruptor bisa saja dimasukkan ke revisi UU jika ada kehendak masyarakat menyedot perhatian publik. 

Jokowi bicara soal hukuman mati saat mendapatkan pertanyaan dari siswa SMKN 57 Jakarta dalam acara #PrestasiTanpaKorupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menilai apa yang disampaikan Jokowi hanyalah sekadar retorika dan gimik belaka 

"Pertanyaan (hukuman mati) itu juga sering saya dapatkan. Kalau kita bicara menghukum, maka kita harus mulai sustainable," ungkapnya saat berdiskusi di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada Minggu (15/11). 

Saut mengatakan Korupsi itu bukan hanya tanggung jawab KPK saja. Jadi ketika ingin membicarakan hukuman maksimal untuk para koruptor, maka pembahasannya itu jangan setengah-setengah.

Harus ada sinergi bersama dalam mengkaji UU mengenai tindak pidana korupsi, KUHP, dan KPK.

"Karena sudah ada UU yang mengatur itu. Jadi jangan seolah memberantas korupsi karena benci dengan rakyat. Tidak konsisten dan sustainable namanya," tandas Saut.