KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI RIAU
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI RIAU SEBAGAI KETUA SATGAS BARA

Kamis, 06 Februari 2020 - 17:27:26 WIB


Wartariau.com.  PEKANBARU  Untuk membentuk Satuan Tugas Pemartabatan Bahasa Negara ( SATGAS BARA) guna melakukan pengawasan dan pengendalian panggunaan bahasa pada lembaga pemerintahan dan swasta tingkat Provinsi Riau,  Balai Bahasa Prov. Riau mengundang  lembaga pemerintah dan swasta yang bertempat di Pondok Patin HM Yunus, Pekanbaru, (4/02/2020).

Hadir dalam kesempatan ini Kepala Balai Bahasa Riau Songgo A Siruah, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Ir.  Hj.  Nelfiyonna, M. Si. Kepala BP PAUD dan Dikmas Riau Akhyar.  SPd,  MPd,  Ketua DPRD Riau yang diwakili ketua komisi V DPRD Riau Eddy.  A.  Mohd. Yatim.  S. Sos,  MS.i , Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal,  perwakilan Ombudsman Riau, perwakilan Satpo PP Riau dan Kota Pekanbaru,  perwakilan Polda Riau, perwakilan Komisi Penyiaran Daerah Riau, sedangkan dari kalangan swasta perwakilan REI. 

Para peserta yang hadir sepakat mengangkat Kepala Balai Bahasa Propinsi Riau Songgo A Siruah sebagai Ketua SATGAS BARA. Beliau mengatakan untuk penggunaan/pemakaian bahasa banyak terdapat kesalahan maupun keliruan dalam pemahamannya.

Kita ketahui di beberapa tempat penggunaan bahasa yang kurang tepat pada lingkungan publik, seperti halnya di media sosial contoh bahasa hoax, list, dan cafe, di bahasa ruang publik ada contoh bahasa smart city, welcome, dan no smoking, di media massa ada contoh bahasa Gubri buka acara, dan Hutang, di naskah dinas ada contoh bahasa merubah, respon, dan dipasar. Maka inilah maksud dan tujuan pertemuan kita untuk bisa mensosialisasikan kembali pemakaian tulisan bahasa tersebut," Ujar Songgo.


Menurut Eddy, sebagai ketua Komisi V DPRD Riau sangat mengapresiasi dan mendukung dan akan ikut didalam pengurusan SATGAS BARA ini.  





Namun dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa negara menurut Songgo masih belum terintegrasi serta pembagian pun belum jalan hingga ke tingkat daerah propinsi maupun kabupaten/kota.


"Selama ini kita sudah melakukan panduan pengawasannya, namun sampai ditingkat daerah sendiri pelaksanaannya belum maksimal. Untuk itu kami berharap nantinya pemerintah propinsi, kota maupun kabupaten agar dapat membuatkan peraturan daerah tentang pengutamakan bahasa negara," Ungkapnya.


Balai bahasa sendiri dalam menerapkan program penggunaan bahasa ini sudah memiliki dasar hukum yang kuat, yang seharusnya wajib dilaksanakan bagi setiap warga negara yang tinggal di Indonesia.


"Pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah sangat jelas dan diatur didalam UUD 1945 pasal 36 bahasa negara ialah bahasa indonesia, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan bahasa negara, bahasa indonesia, ialah bahasa resmi nasional, dan juga isi sumpah pemuda tahun 1928 menyatakan pada butir ke 3 yaitu menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa indonesia," Ujar Songgo.


Untuk dasar yang lebih kuat lagi, Songgo menjelaskan penggunaan bahasa juga diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) No.63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa indonesia, Peraturan Kementerian Kebudayaan (Permendikbud) No.20 tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa indonesia.


Untuk dibidang usaha ada juga menggunakan bahasa yang merupakan bahasa yang ada nilai komersilya,  seperti residence, ujar perwakilan REI.


"Dan ada juga Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.40 tahun 2007 tentang pedoman bagi Kepala Daerah dalam melestarikan dan mengembangkan Bahasa Negara sebagai bahasa indonesia yang baik dan benar. Maka hal ini perlu diterapkan disetiap pemerintah propinsi, kota maupun kabupaten, sikap positif masyarakat dalam mengutamakan bahasa negara dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, tentunya akan mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata negara lainnya sehingga dapat menguatkan serta merawat kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  ***ps


Berita Terkait :