"Betul banget, bukan hanya lamban dan enggak tegas, pengorganisasian penanganan juga semrawut. Jokowi enggak jelas dan eggak tegas," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/4).

Satyo pun membeberkan banyak persoalan yang menunjukkan ketidakjelasan dan tidak tegasnya Presiden Jokowi dalam menangani pagebluk Covid-19 ini.

"Terbukti dalam persoalan penentuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan penegakan hukum. Pemerintah pusat sering enggak sejalan dengan Pemda. Padahal Pemda punya kasus dan berurusan langsung dengan warganya," jelas mantan Sekjen ProDEM ini.

Misalnya, imbuh Satyo, soal angkutan umum. Di mana, pemerintah pusat masih ngeyel tetap memberikan izin terhadap angkutan umum yang merupakan menjadi tempat dengan risiko tinggi penularan virus corona.

"Apa yang mau ditunjukkan sama Pemerintah Indonesia ini? Padahal di negara lain ketika memberlakukan pembatasan sosial, sarana dan prasarana publik ditutup dan dihentikan," kata Satyo.

Sedangkan dalam pengorganisasian penanganan Covid-19 ini, kata Satyo, banyak aturan yang tumpang tindih satu sama lain.

"Mestinya semua operasi penanganan, pengadaan, distribusi alat kesehatan beserta obat-obatannya termasuk alokasi dan pergerakan tenaga kesehatan dan penentuan suatu wilayah dikarantina/PSBB itu di tangan BNPB. Sehingga penegakkan hukum dan tentunya seluruh resources aparatur di bawah kendali BNPB (TNI-Polri, dokter, tenaga kesehatan, elemen pendukung)," terang Satyo.

Karena, lanjut Satyo, setelah diberi kewenangan serta penetapan bencana nasional BNPB malah kebingungan atas aturan maupun kewenangan yang tumpang tindih.

"BNPB setelah diberi kewenangan dan penetapan bencana Nasional saat ini tentunya jadi kelimpungan akibat kewenangan yang tumpang tindih, dan situasi ini sudah pasti berimbas terhadap penanganan wabah Covid-19," pungkas Satyo.