Wartariau.com – Pekan ini, jagat media sosial sempat dihebohkan dengan viralnya rekaman video kepala daerah dan perangkat desa yang mengkritik keras kebijakan penyaluran bantuan sosial. Fenomena ini tentunya menimbulkan pertanyaan publik akan substansi sejumlah kebijakan tersebut.

Setelah Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar yang viral menyebut “Menteri goblok”, selang sehari kemudian juga mencuat video Kepala Desa Jalancagak, Subang sebut bantuan sosial pemerintah malah bikin ricuh.

Terkait kritikan Kepala Desa Jalancagak, Subang, Indra Zainal Alim yang menuding Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Menteri Desa sebagai biang kericuhan dari kebijakan bantuan sosial tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mulai angkat suara.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, bahwa bantuan sosial (bansos) dampak COVID-19 tidak diberikan untuk semua warga Jabar. Terlebih bansos yang berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

Uu mengatakan, bansos tidak hanya berasal dari Pemda Provinsi Jabar namun ada pula bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, seperti Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.



Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.