Wartariau.com  -  Sikap Jokowi yang mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai iuran BPJS terus m">

Pengamat Kebijakan Publik Ini Sentil Kesaksian Prabowo
Jokowi Naikkan Iuran BPJS Saat Covid-19, Pengamat Kebijakan Publik Ini Sentil Kesaksian Prabowo

Jumat, 15 Mei 2020 - 12:11:05 WIB


Wartariau.com -  Sikap Jokowi yang mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai iuran BPJS terus menuai gelombang kritik.  Salah satunya, permerhati Kebijakan Publik, Maman Firmansyah. Ia mengaku kecewa dengan rencana pemerintah yang bakal menaikan kembali iuran BPJS Kesehatan meski sebelumnya sudah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).


Maman juga menyinggung pernyataan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo berjuang demi bangsa dan rakyat.


Menurut dia, hal itu kini bertolak belakang dengan rencanan kenaikan iuran BPJS tersebut. “Pak Prabowo kok berani bilang, Pak Jokowi berjuang untuk rakyat. Tapi kok BPJS dinaikin sepihak, justru di saat rakyat sedang susah,” sindirnya seperti dilansir lama Law-justice.com, Jumat (15/5).


Ditambahkannya, kini rakyat sedang panik, susah dan gelisah di tengah musibah corona. Banyak yang dirumahkan bahkan di-PHK. “Dalam situasi seperti sekarang, banyak orang rentan sakit, butuh pelayanan kesehatan semestinya. Jika mereka banyak yang tidak mampu bayar BPJS, karena tak ada uang cukup, hanya sekedar bisa makan, gimana dong solusinya?” ucapnya.


Secara terpisah, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abdi menilai Perpres No.64/2020, secara sosial ekonomi tidak mempunyai empati. Mengingat kondisi masyarakat secara ekonomi terpuruk oleh wabah covid-19.


Sekalipun untuk kelas 3 kategori peserta mandiri telah diberikan subsidi, tetapi membayar Rp 25.000 per orang akan terasa sangat berat.Sehingga Perpres ini berpotensi mengerek tunggakan iuran masyarakat dan akhirnya target untuk meningkatkan revenue BPJS Kes sulit tercapai.


Ia menyarankan, idealnya pemerintah menggunakan cara lain untuk menginjeksi biaya operasional BPJS Kesehatan, tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. Misalnya pemerintah bisa menaikkan cukai rokok untuk kemudian pendapatan cukai rokok langsung didedikasikan untuk keperluan BPJS Kesehatan.***



Berita Terkait :