Wartariau.com

PEKANBARU - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk segera membayar utang ke Perum Bulog senilai Rp 185 miliar. Utang ini berkaitan dengan pelepasan stok cadangan beras pemerintah (CBP).

"Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk membayar pelepasan stok CBP kepada Perum Bulog sebesar Rp 185.809.449.124,55 sehingga perusahaan dapat beroperasi, melakukan tugas dan fungsinya sebagai stabilisator pasokan dan harga pangan pokok nasional," papar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu dalam rapat dengan Kementan Selasa (22/3/2022).

"Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan administrasi penagihan dan pembayaran atas tagihan atas Perum Bulog," lanjut kesimpulan rapat dengan Kementan.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan belum ada pembayaran dari pemerintah terkait penyaluran CBP dan anggaran disposal stock atau pembuangan stok beras.

"Jadi kemarin Ombudsman bicara tentang keterlambatan atau penundaan pembayaran. Kepastian pembayaran dari disposal beras yang 20.000 ton ini juga akhirnya sampai saat ini tidak selesai," ujarnya.

"Demikian juga pelepasan beras PPKM yang diperintahkan Bapak Presiden kita sudah menyelesaikan 288.000 ton. Clear sampai ke Papua tidak ada masalah. Hanya bermasalah pada pembayarannya pak," tambahnya.

Buwas mengatakan, pihaknya sudah mencoba berulang kali untuk menagih dengan mengirim surat dan menemui kementerian terkait. Namun, diakui sampai saat ini pembayaran belum juga selesai.

"Kami sudah kirim surat kami sudah berkali kali menghadapi kementerian itu berkali kali. Berkali kali tidak ada kepastian. Ya ini kan masalahnya, ini ya berasnya pemerintah," tuturya.

Meski demikian, Buwas memastikan ketersediaan beras hingga bulan Ramadhan tercukupi. "Kami yakin untuk beras tidak ada masalah yang ada di Bulog untuk puasa lebaran dijamin sangat cukup," pungkasnya.
detik.com