Diduga Menjadi Kendaraan Politik Parpol Tertentu Status Plt Kades se-Rohil Dibawa ke Mendagri
Selasa, 23 Maret 2010 - 10:13:02 WIB WARTA, PEKANBARU- Koalisi Indonesia Bersih (KIB) sudah membuat laporan ke Markas Besar (Mabes) Polri bahwa akan melakukan aksi damai ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, tanggal 25 Maret 2010.
Demo ini menyangkut laporan berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Aksi damai ini lanjutan aksi serupa di Pekanbaru beberapa waktu lalu yang dipusatkan ke Mapolda dan Kejati Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru.
Ketua Dewan Pembinan KIB Riau, Hariyadi membenarkan aksi tersebut. "Berbagai persiapan terus kita matangkan. Namun secara umum tak ada kendala. Massa juga sudah kita siapkan dan sekarang sudah stamby di Jakarta," ujar Hariyadi, Selasa (23/3/2010).
Hariyadi juga menyebutkan pihaknya juga akan menyambangi Kantor Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, untuk melaporkan status pelaksana tugas (plt) kepala desa yang ada di Rokan Hilir.
"Berdasarkan laporan yang kita terima, di Rokan Hilir sejak dipimpin Bupati Annas Maamun tidak ada pemilihan kepala desa untuk defenitif. Semuanya dibuat Plt," ujar Hariyadi.
Plt tersebut sudah berlangsung lama dan diduga menjadi kendaraan politik oleh parpol tertentu. "Kalau plt kades yang tidak patuh, maka siap dipecat dan diganti dengan plt yang baru. Korban pemecetan itu sudah ada," tambah Hariyadi.
Untuk itu pihaknya akan turut menyambangi Kantor Mendagri di Jakarta untuk melaporkan kasus plt kades se-Rohil tersebut. "Kita berharap Mendagri bersikap tegas. Sebab pemerintahan kita bukan kerajaan, tapi republic," tambahnya. (*/wrc2)
